Perlindungan Hak Asasi Manusia pada Anak-anak Jalanan

Studi Kasus Pancasila/HAM

Judul : Perlindungan Hak Asasi Manusia pada Anak-anak Jalanan.

Isi :

Bukan pemandangan yang asing lagi, ketika pulang kuliah atau pulang kerja, sering kita jumpai keluarga tunawisma di pinggiran trotoar sekitar lampu lalulintas. Pemandangan ini sungguh menyedihkan, apalagi kondisi kita, bangsa Indonesia, yang telah terbebas dari penjajahan dan penindasan, namun belum sepenuhnya merdeka bagi sebagian golongan, termasuk para pengemis jalanan. Yang menyedihkan lagi, nasib anak-anak jalanan yang tidak lain adalah generasi muda Indonesia. “Air cucuran atap, jatuhnya ke pelimbahan juga,” nasib anak-anak jalanan tersebut tidak akan jauh dari nasib orang tuanya, dan mungkin jika didiamkan, tunawisma dan warga tidak produktif akan selalui menghantui pembangunan bangsa Indonesia. Masalah ini akan menjadi serius kelak ketika anak-anak jalanan tersebut tumbuh dan berkembang bukan pada jalan yang benar, sehingga dapat memacu munculnya masalah masyarakat seperti kriminalitas, premanisme, dan masalah sosial lain yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup warga lainnya.

Ada beberapa Hak anak-anak jalanan yang dilanggar oleh pemerintah sebagai penanggung jawab paling utama di negara ini, sebagaimana yang dipaparkan dalam UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia yang akan dijelaskan dibawah ini:

Pasal 28 H ayat 1

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak anak-anak jalanan,  tentang tempat tinggal belum terlihat setidaknya di DIY. Buktinya mereka masih tinggal di jalanan, di pinggir-pinggir trotoar, depan toko, bawah jembatan, dan tempat lain yang sangat tidak layak. Tentu saja tempat-tempat seperti itu jauh dari rasa aman, tidak sehat, dan tidak baik untuk keberlangsungan hidup mereka.

Pasal 28 I ayat 4

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Ini menegaskan bahwa semua permasalah HAM adalah tanggung jawab pemerintah. Pemerintah tidak bisa melepaskan diri atau menganaktirikan hak-hak anak jalanan. HAM bersifat universal, HAM tidak terikat negara atau orang lain, HAM ada sejak manusia itu dilahirkan dan sejak masih sebagai manusia.

Pasal 34 ayat 1

Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Untuk menjalankan peran tersebut, pemerintah membentuk KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)  yang salah satunya bertanggung jawab atas sosialisasi HAM khususnya bagi mereka yang berekonomi dan pendidikan rendah seperti keluarga jalanan dan anak-anak jalanan. Jikalau hal ini berhasil dilaksanakan, tentunya orang tua anak jalanan tahu akan hak dan kewajibannya sehingga seharusnya tidak ada lagi kehidupan jalanan.

Ditinjau dari UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat beberapa poin penting tentang hak anak-anak jalanan di antaranya:

Pasal 7 ayat 1

Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Ayat 1

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

a.       diskriminasi;

b.      eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

c.       penelantaran;

d.      kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

e.      ketidakadilan; dan

f.        perlakuan salah lainnya.

Eksploitasi ekonomi  terhadap anak-anak jelas tidak diperbolehkan, namun demikian, anak-anak jalanan diberdayakan untuk mencari uang guna memenuhi kepentingan hidup keluarganya, atau sebenarnya untuk kepentingan orang tuanya. Pelanggaran-pelanggaran HAM seperti ini menjadi hal yang lumrah terutama di kota-kota besar. Masalah ekonomi dan pendidikan merupakan pemacu di balik semua ini dan sebagian besar itu adalah tanggung jawab pemerintah.